Posted by: genetika21 | 7 June 2010

Kumpulan Berita Veteriner Hari Ini 05-07/06/2010

INDEX:

1.      Seputar Indonesia: Waspadai Penyakit Baru Menular

2.      Sinar Harapan: KKP Dimaksimalkan untuk Cegah Penyakit Menular

3.      Waspada: Abdya Bebas Penyakit Menular Hewan

4.      Antara: HAMA BABI DI MAMUJU KEMBALI MENGGANAS

5.      Deptan.go.id : Kementan Perintahkan Re-Ekspor Sapi Impor Ilegal

***

1. Seputar Indonesia

June 5, 2010

Waspadai Penyakit Baru Menular

PENYAKIT menular yang baru muncul (PMBM) atauemerging infectious diseases (EID), mempunyai potensi menimbulkan wabah, kerugian ekonomi,dan kekacauan sosial yang hebat.
Ancaman penyakit tersebut sekitar 70% berasal dari penyakit hewan, misalnya SARS, nipah, flu burung, dan flu babi. Hal ini diperberat karena Indonesia juga menghadapi penyakit menular bersumber binatang lainnya, seperti malaria, demam berdarah, filariasis (kaki gajah), serta rabies. Selain itu, ada juga penyakit menular langsung seperti diare,cacingan,dan kusta. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih, kesehatan merupakan hak asasi setiap insan Indonesia dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara.
”Seluruh masyarakat termasuk peternak unggas, perlu dilindungi dari berbagai penyakit, terutama penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan pandemi,”ujarnya ketika membuka Rakernas Gerakan Nasional Peternak Sehat Ternak Sehat (PSTS) yang diselenggarakan Himpunan Masyarakat Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI) di Bogor, beberapa waktu lalu. Rakernas diikuti sekitar 200 anggota HIMPULI dan dihadiri juga oleh Menteri Pertanian (Menpan) Suswono. Endang menerangkan, pengembangan Desa Siaga dengan kegiatan ”Peternak Sehat Ternak Sehat” merupakan model upaya strategis terobosan kegiatan keterpaduan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kesehatan ternak di desa.
Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat dan bantuan pemerintah. ”Gerakan PSTS merupakan terobosan baru yang harus terus diperluas cakupannya ke seluruh Indonesia. Sebagai konsep Satu Kesehatan untuk Indonesia sebagai bagian dari One World One Health,”tutur Endang. Tujuan gerakan nasional PSTS yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas ternak. Dengan tujuan khusus, ialah mewujudkan peternakan unggas yang sehat sesuai dengan cara beternak unggas yang baik (Good Farming Practices/GFP). Selain itu, mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat, serta terselenggaranya penanganan produk hewan yang higienis.
Endang mengutarakan, gerakan PSTS merupakan gerakan promosi kesehatan, kebersihan perorangan dan PHBS, deteksi dini, dan respons cepat pada penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Selain itu, program tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat peternak di bidang kesehatan dan UKBM,penyehatan lingkungan. Dia menyebutkan, dari 231,83 juta jiwa penduduk Indonesia (Data BPS 2009), 45.24% (104,87 juta jiwa) adalah pekerja.Sebagian besar bekerja di sektor pertanian (46%), perdagangan (19%), industri (12%),dan lain-lain.Sektor pertanian meliputi petani,nelayan, peternak,sedangkan pekerja yang bergerak di sektor peternakan unggas (ayam, itik, dan lain-lain) mencapai 5 juta, yang terdiri atas peternak unggas formal dan nonformal yang tersebar di desadesa.
”Kita ketahui, unggas air termasuk itik atau bebek merupakan ‘carrier’ dan sumber penularan flu burung pada unggas dan manusia,” terang Endang. Menurut hasil penyelidikan epidemiologi,faktor risiko penularan flu burung kepada manusia 47% disebabkan kontak langsung dengan unggas mati mendadak, 41% karena kontak dengan lingkungan tercemar, 2% disebabkan pupuk,dan 10 % belum diketahui. Hal tersebut terjadi karena kurang pengetahuan, kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), adanya pemeliharaan unggas yang dilepas di halaman rumah (back yard farming),atau pengandangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Saat ini selain beredar virus influenza musiman, bersirkulasi pula virus Influenza A Baru (H1N1) yang pernah menimbulkan pandemi pada 2009 dan virus H5N1 yang terdapat di Mesir,China,Vietnam, dan Indonesia.
”WHO dan masyarakat dunia mengkhawatirkan kemungkinan lahirnya virus influenza baru dari hasil perubahan genetik maupun melalui percampuran genetik dari dua virus atau lebih. Virus ini kemungkinan dapat menimbulkan wabah atau pandemi di banyak negara di dunia,”papar Endang. (rendra hanggara)

2. Sinar Harapan

June 5, 2010

KKP Dimaksimalkan untuk Cegah Penyakit Menular

Jakarta – Pemerintah akan memaksimalkan tenaga Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk mencegah masuknya berbagai penyakit menular yang berasal dari luar negeri.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP dan PL) Kementerian Kesehatan Prof Dr dr Tjandra Yoga Aditama saat memberikan pemaparan mengenai KKP di Jakarta, Jumat (4/6).
Dikatakan Tjandra, penyakit menular yang baru muncul (PMBM) atau emerging infectious diseases (EID) mempunyai potensi menimbulkan wabah, kerugian ekonomi dan kekacauan sosial yang hebat. Ancaman tersebut sekitar 70 persen berasal dari penyakit hewan, seperti SARS, flu burung, dan flu babi.
Hal ini diperberat karena bangsa Indonesia juga menghadapi penyakit menular bersumber binatang lainnya, seperti malaria, demam berdarah, filariasis (kaki gajah), rabies, dan penyakit menular langsung, seperti diare, cacingan, dan kusta.
Di dunia saat ini, selain beredar virus influenza musiman, bersirkulasi pula virus influenza A baru (H1N1) yang pernah menimbulkan pandemi tahun 2009 dan virus H5N1 yang terdapat di Mesir, China, Vietnam, dan Indonesia.
Dalam hal ini, KKP memegang peranan penting mengingat keberadaannya sebagai pintu gerbang dalam penangkalan penyakit menular dari luar negeri. Peraturan Menteri Kesehatan No 356 Tahun 2008 menyebutkan, KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan ling­kungan, pelayanan kesehatan, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja KKP itu.
KKP tidak terbatas pada pelabuhan semata, tetapi kebijakan umum di pintu-pintu masuk negara, seperti pelabuhan, bandar udara, terminal bus, dan stasiun kereta api. Setidaknya, ada 48 KKP yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan wilayah kerja sebesar 294. Hampir di semua KKP telah tersedia tempat karantina.
Selain itu, tambah Tjandra, KKP merujuk pada International Health Regulation (IHR), di mana peraturan kesehatan ini telah disetujui oleh 194 negara anggota Badan Kesehatan Dunia (WHO). Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas surveilans dari masyarakat di tingkat nasional dalam mendeteksi dan merespons, serta penanggulangan penyakit pada sumbernya. Selain itu, juga meningkatkan pengendalian dan penyebaran penyakit lintas batas.
Sementara itu, keberadaan pelabuhan-pelabuhan “tikus” yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia dapat menjadi ancaman tersendiri, mengingat di tempat seperti itu, orang dan barang akan seenaknya lalu lalang tanpa ada proses pendeteksian. “Saya tidak tahu jumlah pelabuhan ‘tikus’, tetapi keberadaannya menjadi ancaman serius bagi kesehatan di masa yang akan datang,” pungkas Tjandra. (heru guntoro)

3. Waspada

June 5, 2010

Abdya Bebas Penyakit Menular Hewan

BLANGPIDIE – Penyakit menular dari hewan ke manusia seperti rabies, antraxis dan beberapa penyakit lainnya yang berasal dari hewan dipastikan tidak endemic (berjangkit) di kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), walaupun akses keluar masuk serta perdagangan hewan di Abdya masih dinilai cukup tinggi.
Pernyataan kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Abdya, Zainuddin, terkait kecemasan sebahagian warga terhadap maraknya hewan liar di Abdya yang dianggap pemicu munculnya penyakit menular hewan ke manusia.
Hewan liar seperti anjing, kucing dan babi hutan yang semakin tinggi populasinya di Abdya dianggap memiliki kerentanan yang tinggi terhadap munculnya penyakit menular ke manusia.
“Memang populasi hewan liar seperti anjing, kera, babi hutan sangat rentan menimbulkan penyakit seperti rabies dan penyakit lainnya, tetapi kita selalu meningkatkan pengawasan serta melakukan eliminasi secara berkala, sedangkan pintu masuk perdagangan hewan ternak juga kita awasi secara ketat, setiap periodik kita selalu kirimkan sample darah ke laboratorium kesmavet di Banda aceh dan hingga saat ini Abdya masih bebas dari penyakit menular tersebut,” jelas Zainuddin.

4. Antara

June 4, 2010

HAMA BABI DI MAMUJU KEMBALI MENGGANAS

Mamuju, 4/6 (ANTARA) – Serangan hama babi hutan kini semakin mengganas dalam sepekan terakhir di wilayah Kecamatan Tappalang, sekitar 40 kilometer dari Mamuju, ibu kota Sulawesi Barat. Salah seorang petani asal Kecamatan Tappalang, Samsuddin (43) di Mamuju, Jumat, mengatakan, dalam sepekan terakhir ini, hama babi mulai mengganas dan menyebabkan sejumlah tanaman jangka pendek rusak dan bahkan mati. “Kami kewalahan mengatasi hama babi yang kian mengganas dan membuat para petani mengalami kerugian cukup besar yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah,” tuturnya. Ia mengatakan, desa yang menjadi sasaran hama babi itu hampir merata terjadi di wilayah Kecamatan Tappalang bahkan juga menyerang wilayah kecamatan Tappalang Barat.
“Tanaman petani jangka pendek seperti ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, jagung maupun tanaman Kakao rusak diamuk oleh hama babi,” jelasnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk membasmi hama babi, katanya, masyarakat menggunakan cara-cara lama yakni dengan cara menaburi racun di pematang sawah dan beberapa cara tradisional seperti membuat perangkap maupun berburu babi secara rutin. “Cara berburu babi ini belum memberikan hasil positif karena yang berhasil ditangkap terbilang minim, sementara untuk membuat perangkap masyarakat terkendala dana,” katanya. Ia mengatakan, potensi sektor pertanian di daerah itu sangat besar, namun dengan ancaman hama yang merajalela, telah membuat sumber mata pencaharian masyarakat petani di Tappalang terancam. Apalagi, kata dia, pemerintah sendiri hingga saat ini belum ada solusi untuk penaggulanggan hama-hama tersebut. Hal senada diungkapkan Muslimin (30), warga Tappalang Barat. Ia mengatakan, sejak sepekan ini serangan hama babi semakin ganas. Sementara perburuan babi di Desa itu belum menunjukkan hasil menggemberikan karena hasil perburuan masih minim. (KR-ACO) (T.KR-ACO/C/Z002/Z002) 04-06-2010 22:37:07 NNNN

5. Deptan.go.id

Kementan Perintahkan Re-Ekspor Sapi Impor Ilegal

Sebagai langkah tindaklanjut dari tindakan cegah tangkal oleh Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok pada tanggal 22 Mei 2010 atas upaya pemasukan sapi potong ilegal dari Australia oleh PT. SP, Kementerian Pertanian telah merumuskan tindakan terhadap sapi impor yang masuk ke Indonesia tanpa Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) tersebut.  Untuk menjelaskan tindakan tersebut, bertempat di Ruang Pola, Kementan pada tanggal 2 Juni 2010 telah dilakukan Konperensi Pers oleh Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Badan Karantina Pertanian dan Inspektur Jenderal yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Khusus.

Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II telah berkomitmen untuk mewujudkan Swasembada Daging Sapi Tahun 2014, oleh sebab itu kebijakan dan pengendalian impor harus diletakkan pada iklim yang kondusif agar usaha peternakan sapi potong di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam rangka itu maka pengawasan pemasukan sapi impor akan semakin diperketat.
Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Mei 2010 telah dilakukan cegah tangkal oleh Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok atas upaya pemasukan sapi potong ilegal dari Australia sebanyak 2.156 ekor, 1 ekor mati, 2 ekor lemah dan tidak diturunkan. Pemasukan sapi potong tersebut dilakukan oleh PT. SP dengan menggunakan Surat Persetujuan Pemasukan yang seharusnya hanya berlaku s/d 30 April 2010. Saat ini terhadap sapi impor tersebut dilakukan penahanan di 3 (tiga) Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) di Sukabumi, Bekasi dan Subang di bawah pengawasan Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok.

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas dugaan pemasukan ternak sapi ilegal dari Australia melalui pelabuhan Tanjung Priok yang dilaporkan kepada Menteri Pertanian pada tanggal 27 Mei 2010, ditemukan adanya pelanggaran surat persetujuan pemasukan sapi impor.

Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 7 tahun 2008, maka Direktur Jenderal Peternakan telah mengeluarkan surat No.01011/KL.430/F/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang menetapkan untuk melarang pemasukan sapi impor yang telah melanggar surat persetujuan pemasukan.

Atas dasar hasil audit investigasi dan keputusan pelarangan pemasukan tersebut, maka Kementerian Pertanian memerintahkan kepada importir sapi potong yang telah melakukan pelanggaran dokumen Surat Persetujuan Pemasukan untuk segera melaksanakan re-ekspor, dan sangsi tidak akan diberikan surat persetujuan pemasukan untuk melakukan importasi selama 6 bulan sejak dikeluarkannya penetapan larangan pemasukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan.

Kepada para importir, asosiasi, dan pelaku usaha, ditegaskan bahwa terhadap pelanggaran pemasukan sapi potong, daging/karkas dan jeroan kedepan akan ditindak tegas dan akan diberikan sanksi rekomendasi pencabutan izin usaha serta akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan berlaku.
Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran daging sapi di dalam negeri termasuk adanya indikasi penurunan harga sapi lokal, maka Menteri Pertanian menginstruksikan agar segera dilakukan penghitungan kembali secara cermat mengenai angka-angka ketersediaan sapi lokal dan kebutuhan impor dalam bentuk sapi hidup maupun daging/karkas, jeroan. Dengan demikian, penetapan kebutuhan impor ke depan harus benar-benar terjaga dan terkendali sehingga program

Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik serta mampu menciptakan peluang usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha dan investasi peternakan sapi potong di Indonesia.
Untuk pengawalan pengendalian pemasukan ini akan segera di bangun sistem informasi pelayanan persetujuan pemasukan sapi secara elektronik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Badan Karantina Pertanian secara on line, sehingga upaya-upaya pemasukan sapi potong maupun daging, karkas, dan jeroan dengan modus pemalsuan dokumen dapat dicegah-tangkal.  (Press Conference tanggal 02 Juni 2010).

Sumber Berita : Sekretariat Jenderal


Responses

  1. salam kenal… blognya keren artikelnya juga..

    di tunggu kunjungan baliknya..

    terima kasih


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: