Posted by: genetika21 | 12 October 2008

Lima Tahun Bersama Flu Burung : Perjalanan pengendalian Avian Influenza di Indonesia

– MM (Andi) Hidayat –

Kilas Balik

Penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) H5N1 (atau sering disebut AI atau disebut juga Flu Burung) pertama dicurigai sejak dilaporkan banyak kematian unggas di pada bulan Agustus 2003. Di kalangan industri peternakan berita mengenai penyakit ini sudah sangat gencar dibicarakan, namun saat itu Pemerintah masih menunggu konfirmasi untuk mendeklarasikan bahwa Avian Influenza telah masuk ke Indonesia. Isu tentang Very virulent NewCastle Disease (VVND) adalah dalang penyebab matinya unggas unggas di peternakan juga banyak beredar. Pemerintah baru mendeklarasikan secara resmi Indonesia terserang oleh HPAI ini pada akhir Januari 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian. kurang lebih 6 bulan sejak penyakit ini dicurigai menyerang unggas pernyataan pemerintah ini dikeluarkan sehingga penyakit telah menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Dari data Departemen Pertanian hingga Desember 2003 saja penyakit Ai ini telah menyebar di 9 propinsi, 59 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga saat penyakit ini terkonfirmasi di 31 dari 33 provinsi. endemik di pulau Jawa, Sumatra, Bali dan Sulawesi Selatan serta wabah terjadi sporadik dilaporkan dari berbagai daerah.

Sampai dengan saat ini masih belum jelas sumber penularan awal penyakit ini ke Indonesia. Mulai unggas liar hingga importasi unggas dicurigai sebagai penyebab penyakit ini masuk ke wilayah Negara Indonesia. Tidak ada yang ingin dipersalahkan dalam hal masuknya penyakit ini ke Indonesia. Memang bukan saatnya untuk mencari siapa yang salah dan bertanggung jawab lagi, namun kejadian ini menjadi refleksi betapa lemahnya sistem kesehatan hewan saat itu sehingga penyakit tidak bisa dibendung masuk ke Indonesia dan tidak bisa ditelusur ulang sumbernya, terlebih lagi ketidakmampuan laboratorium diagnostik untuk mendiagnosa penyakit ini dengan cepat sehingga butuh waktu 6 bulan untuk Pemerintah mengatakan bahwa penyakit ini adalah Avian Influenza (AI). Hal ini juga merefleksikan ketidaksiagaan sistem kesehatan hewan di Indonesia terhadap serangan penyakit hewan yang sebelumnya tidak ada di Indonesia (exotic disease).

Banyak kesulitan dalam pengendalian HPAI dikarenakan banyak faktor termasuk banyak dan menyebarnya populasi unggas serta persoalan otonomisasi daerah yang yang dimulai tahun 2001 yang menyebabkan bervariasinya otoritas yang menangani kesehatan hewan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini mengakibatkan terganggunya jalur komando untuk pengendalian dan surveilans penyakit hewan di Indonesia.

Gambar 1. Variasi kelembagaan yang menangani fungsi kesehatan hewan di tingkat Provinsi (Keterangan searah jarum jam)


Gambar 2. Variasi kelembagaan yang menangani fungsi kesehatan hewan di tingkat Kabupaten (Keterangan searah jarum jam)

Sejak Departemen Pertanian mengeluarkan pernyataan tertularnya Indonesia oleh penyakit AI, serangkaian kebijakan juga dikeluarkan sebagai usaha mencegah penyebaran penyakit. Sembilan langkah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan – Departemen Pertanian : Biosekuriti; Depopulasi; Vaksinasi; Pengendalian Lalu Lintas; Surveilans dan Penelusuran; Public Awareness; Restocking; Stamping-out di Daerah Tertular Baru; serta Monitoring dan Evaluasi. Sembilan langkah ini diharapkan mampu mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut, namun hingga November 2005 saja penyakit ini tetap menyebar hingga ke 24 propinsi, 155 kabupaten/kota di Indonesia. Sebuah deklarasi bersama antara Pemerintah dan persatuan industri perunggasan pernah dikeluarkan pada bulan Oktober 2004 menyatakan untuk bersama sama akan berupaya membebaskan Indonesia dari penyakit AI tahun 2007, namun deklarasi ini tidak dapat terealisasi. Saat ini penyakit dilaporkan berada di 295 Kabupaten/Kota di 31 provinsi di Indonesia. 2 Provinsi masih dikategorikan bebas AI yaitu Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara.

Gambar 3. Peta daerah tertular sampai dengan akhir 2007 (data dari UPPAI dan FAO)

Pengendalian HPAI tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan teknis saja. Selain masalah bervariasinya otoritas yang menangani kesehatan hewan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta besarnya populasi unggas di Indonesia, banyak faktor lain yang menjadikan kendala pengendalian seperti aspek kesehatan masyarakat, dampak ekonomik, sosial budaya, politik dan efek psikologik kasus AI sangat sangat menonjol, sehingga penanggulangan penyakit menjadi sangat kompleks.

Situasi penyakit semakin kompleks ketika dilaporkan penyakit AI mulai menular ke manusia di Indonesia. Avian Influenza memang merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Kasus Flu Burung (AI pada manusia) dilaporkan pada bulan Mei 2005 di Tangerang Banten. Saat ini berdasarkan laporan dari Departemen kesehatan 111 orang meninggal dunia dari 136 orang yang terkonfirmasi positif tertular virus H5N1.

Rencana strategis nasional pengendalian HPAI mulai disusun tahun 2005 oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan telah mulai diterapkan mulai tahun 2006. Rencana strategis nasional 2006-2008 ini terdiri dari 9 elemen: 1) Manajemen pengendalian; 2) Peningkatan pengendalian; 3) Surveilans dan Epidemiologi; 4) Pelayanan Laboratorium; 5) Pelayanan Kekarantinaan; 6) Peraturan Perundangan; 7) Komunikasi; 8`) Penelitian dan Pengembangan; dan 9)` Restrukturisasi Industri.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dapat mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pengendalian AI sejak tahun 2003 hingga tahun 2005.

Implementasi Rencana Strategis Pengendalian HPAI 2006-2008

Setelah dua tahun implementasi Rencana Strategis Pengendalian HPAI Pada Unggas didapatkan hasil bahwa prinsip dasar pengendalian masih valid namun perlu penguatan pada beberapa elemen yaitu pada Elemen 1, 5 dan 7. Dalam penguatan kelembagaan veteriner telah dibentuk Unit Pengendali di tingkat Pusat, Regional dan Propinsi untuk mengatasi hambatan tata hubungan fungsional. Perkembangan yang signifikan telah didapat dalam hal surveilans penyakit dan pengendalian melalui program Participatory Disease Surveillance and Respons (PDSR). Sampai dengan Mei 2008 telah dilatih 2112 petugas PDSR dan melakukan tugasnya di 331 Kabupaten yang tersebar di 27 Provinsi. Dari Januari 2006 sampai dengan April 2008, petugas PDSR telah melakukan 166,524 kali surveilans partisipatif, mendiagnosa 5,428 kasus HPAI, dan melakukan 65,309 kali tindakan respon. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh petugas PDSR melibatkan lebih dari satu juta anggota masyarakat dengan dibantu oleh 15,787 relawan desa yang dilatih sebagai penghubung antara masyarakat dan PDSR serta sebagai mobilisator masyarakat yang merupakan bagian dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (community development and empowerment). Sejak Mei 2008, pendekatan baru program PDSR berbasis desa dan diperluas pelayanannya mencakup peternakan komersial skala kecil dengan tetap mengunakan pendekatan partisipatif.

Direktorat Jenderal Peternakan dan industri komersial telah menginisiasi berbagai kerjasama antara Pemerintah dan sektor swasta (Public Private Partnership) antara lain penyusunan pedoman kompartementalisasi dan zoning; serta dukungan terhadap evaluasi program vaksinasi melalui kontribusi pengiriman isolat virus lapang.

Pelayanan laboratorium juga meningkat seiring dengan program peningkatan kapasitas laboratorium meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode dan jaminan mutu. Disamping itu program ini juga telah menginisiasi pembangunan laboratorium regional yang baru di Subang serta meningkatkan peran laboratorium veteriner Provinsi dalam program pengendalian HPAI.

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam program pengendalian HPAI. Berbagai materi dan metode telah dikembangkan untuk memfasilitasi kelancaran informasi dan edukasi dengan target grup seperti pemilik unggas sektor 4, peternak komersial skala kecil, pedagang dan pemotong unggas, konsumen dan masyarakat umum. Program ini juga memfasilitasi pendidikan yang berkelanjutan bagi petugas kesehatan hewan yang bekerja di instansi pemerintah maupun non pemerintah. Sejumlah relawan desa dan kader vaksinator dilatih untuk membantu petugas kesehatan hewan di lapangan yang jumlahnya terbatas.

Guna kelancaran pelaksanaan program pengendalian HPAI dilakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya baik internal Departemen Pertanian maupun antar Departemen seperti Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri serta lembaga non pemerintah, organisasi nasional dan internasional.

Sejumlah studi dan penelitian dilakukan oleh berbagai instansi baik perguruan Tinggi, Badan Penelitian Pengembangan Pemerintah serta Organisasi nasional maupun internasonal. Seluruh penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi mengenai penyakit ini dan pendekatan terbaik dalam penanggulangannya. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai monitoring dinamika virus HPAI dilapangan. Dari hasil didapatkan bahwa ada perubahan genetik dari virus HPAI yang dicurigai menjadi salah satu penyebab banyaknya laporan kegagalan vaksinasi, disamping sulitnya aplikasi vaksinasi pada unggas selama ini. Hasil dari berbagai kajian dan penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan pengendalian HPAI selanjutnya.

Rencana Strategis Pengendalian HPAI 2009-2011

Rencana strategis pengendalian HPAI pada unggas tahun 2009-2011 akan menitikberatkan pengendalian HPAI secara progresif pada industri komersial dan rantai pemasaran unggas untuk menekan dampak terhadap produksi dan sumber penghidupan masyarakat menuju pembebasan wilayah secara bertahap. Disamping itu program ini juga bertjuan untuk mengurangi risiko penularan terhadap manusia. Hal ini dapat diperoleh melalui: 1) Penguatan program PDSR pada dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penyediaan anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2) Intensifikasi program pengendalian di daerah yang memiliki risiko tinggi; 3) Program pengendalian di daerah insidensi rendah menuju pembebasan 4) Mendorong industri komersial dan rantai pemasaran untuk melakukan best practices dalam pengendalian HPAI; dan 5) pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya seperti penelitian, komunikasi, surveilans penyakit, pelayanan diagnostik, karantina dan pengawasan lalulintas, peraturan serta restrukturisasi industri.

Kendala yang dihadapi

Keterbatasan Sumber daya Manusia merupakan masalah utama yang dihadapi dalam pengendalian Avian Influenza. Tidak meratanya penyebaran tenaga medik dan medik veteriner serta tingkat pemahaman yang bevariasi terhadap penyakit ini juga menjadi kendala.

Data tahun 2007 dari Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) menyebutkan bahwa jumlah dokter hewan yang bekerja di Pemerintah baik pusat maupun daerah sekitar 50%. Namun tidak diketahui berapa jumlah dokter hewan yang berada di pusat dan daerah, terlebih lagi berapa jumlah tenaga dokter hewan pemerintah yang langsung menangani pengendalian penyakit hewan.

Gambar 4. Distribusi tenaga dokter di Indonesia; data dari PBPDHI. (Presentasi Direktorat Kesehatan Hewan, 2007)

Permasalahan bervariasinya kelembagaan menangani kesehatan hewan di daerah, sebagaimana disebutkan diatas juga menjadi kendala sehubungan dengan besarnya kewenangan yang diberikan akan berbeda pula. Belum lagi masih ada instansi yang menangani kesehatan hewan di daerah yang dipimpin oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan hewan atau dokter hewan. Hal ini mungkin akan berdampak pada kebijakan yang diambil menjadi kurang sesuai dengan kaidah kesehatan hewan.

Pengendalian penyakit hewan ke depan

Telah banyak wacana dilontarkan mengenai pentingnya otoritas veteriner yang diberikan kewenangan lebih untuk menangani segala urusan yang berkaitan dengan kesehatan hewan. Saat ini kita telah diberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga dari penyakit avian influenza. Masih banyak penyakit hewan lain yang siap untuk masuk ke wilayah Negara Indonesia. Jika kondisi tidak dirubah kearah yang labih baik bukan mustahil penyakit penyakit lain tersebut bisa masuk ke Indonesia dengan mudah, dan kesulitan yang sama akan dihadapi pula dalam usaha eliminasi penyakit tersebut. Kesiapan kelembagaan yang menangani urusan kesehatan hewan serta sebuah sistem kesehatan hewan mutlak dibutuhkan.

Penguatan penjagaan di pintu masuk Indonesia. Banyaknya pintu masuk ke Indonesia menjadikan pengawasan di pintu masuk menjadi tidak mudah. Pengurangan jumlah pintu masuk mungkin dapat menjadi opsi untuk lebih memfokuskan pengawasan keluar masuknya hewan atau media yang bisa membawa penyakit ke wilayah Indonesia sehingga pengawasan menjadi lebih fokus.

Sistem pengawasan (surveilans) penyakit hewan juga harus ditingkatkan. Surveilans terstruktur untuk mengetahui status dan situsi penyakit harus menjadi salah satu prioritas dalam usaha pengendalian penyakit. Kegiatan surveilans yang terstruktur ini bisa menjadi indikator keberhasilan pengendalian penyakit.

Restrukturisasi industri perunggasan, mulai dari hulu yakni peternakan hingga ke hilir seperti rantai tataniaga unggas dan produknya juga perlu dilaksanakan. Konsep “safe from farm to table” atau jaminan keamanan suatu produk asal hewan hingga ke konsumen harus diterapkan untuk menjamin produk asal hewan yang dikonsumsi oleh konsumen adalah produk yang aman untuk dikonsumsi.

Peraturan atau perundangan yang mengatur tentang segala urusan yang berkaitan dengan Kesehatan Hewan juga perlu mendapat perhatian. Selama ini untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan mengacu pada Undang Undang no 6 tahun 1967 mengenai Pokok Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun Undang Undang ini dipandang tidak cukup kuat sebagai payung hukum dan perlu dilakukan revisi. Wacana tentang perlunya Undang Undang Kesehatan Hewan secara tersendiri sebagai payung hukum Sistem Kesehatan Hewan Nasional (siskeswanas) dan Badan Otoriter Veteriner perlu dipertimbangkan dengan adanya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk merevisi Undang Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Partisipasi Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk dasar hukum operasional kegiatan pengendalian di wilayah masing masing yang tetap mengacu pada pedoman yang berlaku secara nasional.


Responses

  1. hebat euy……… kayak laporan pertanggungjawaban pejabat…………..

    eh lupa….. kan pa andi pejabat ya..?

    i am sorry

  2. Nambah dikit
    Yang paling penting adalah penguatan kelembagaan veteriner yang totalitas dengan per uu yang jelas. Tapi siapa yach yang menyuarakan. Tim 11 aja sampai sekarang dimana ……..
    ……………….
    ……………….

  3. jay kapan ke palembang.
    jangan lupa peyem yach

  4. Hebat….hebat….
    Blog Yang bagus….

  5. Mantab….

  6. hebat ya…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: